Akibat implikasi Keputusan MK terkait Kewenangan Badan Anggaran, Komisi V DPR mendesak Mitra Kerja di sektor perhubungan untuk lebih fokus dan terprogram dalam menyusun rencana anggarannya.

"Pemerintah harus menjelaskan program kegiatannya ke dewan, sementara dewan juga berhak menolak atau menerimanya,"ujar Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama baru-baru ini.

Menurutnya, Saat Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Dewan, Pemerintah tetap membahas kegiatannya kepada DPR, tetapi hanya berbentuk program bukan satuan tiga seperti dahulu.

Anggota Andi Muawiyah Ramly (Fraksi PKB) mengatakan, khusus Pekerjaan Umum perlu menyusun program prioritas kerjanya dalam waktu dekat ini. "Misalnya saja menyusun program perbaikan Jalan Pantura dengan lebih baik lagi dibandingkan program sebelumnya,"ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu diprioritaskan program pembangunan untuk pulau terluar. "Anggaran untuk pulau terluar ini termasuk program untuk pertahanan kita karena hampir saja pulau kita dicaplok oleh negara tetangga,"katanya.

Seperti diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi angin segar bagi pemerintah. MK telah mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Permohonan itu diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yakni YLBHI, FITRA, IBC, dan ICW. (Sugeng Irianto)/foto:rizka/parle/iw.